Program Pemerintah Atasi Kemiskinan Dinilai Tidak Efektif

Jakarta - Setiap pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen berdampak pada kemiskinan, terutama sektor-sektor jasa yang tumbuh di perkotaan. Karena itu, paradigma kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan berdampak pada peningkatan kesejahteran adalah tidak efektif. Pakar Kebijakan Ekonomi Publik dan Kemiskinan Vivi Yulaswati menyatakan itu dalam diskusi public di Hotel Harris, Jakarta, Kamis (30/4).
Menurutnya, kajian lembaganya menunjukkan temuan bahwa mengembangkan budaya birokrasi menuju good governance ternyata jauh lebih efektif ketimbang menaikan PAD."Jadi sekarang Pemda-Pemda bersama-sama memperbesar PAD-nya, ternyata tidak lebih efektif ketimbang mengembangkan budaya birokrasi good governance," tegasnya.Selain membangun budaya good governance.
Vivi menjelaskan, survei menunjukkan pemberdayaan masyarakat dapat menjadi alternatif keluar dari kemiskinan. "Intervensi pemerintah seharusnya memberikan bantuan modal untuk mengembangkan UKM-UKM. Agar masyarakat dapat mandiri," kata Vivi. Lebih jauh, Vivi menyatakan beberapa program pemerintah dengan label program penanggulangan kemiskinan senilai lebih dari Rp 60 triliun tidak bisa mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia. Sebaliknya, lanjut dia, program yang ada malah membudayakan masyarakat untuk tetap miskin. "Coba lihat program BOS, BLT apa efektif. Uang Rp 19.500 per bulan seperti anak saya terima ini tidak tepat sasaran," ungkap dia.